Padang Lawas Utara — Sikap bungkam ditunjukkan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) dan Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (Kabid SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara saat dikonfirmasi oleh media online Terkini News terkait dugaan penyimpangan anggaran bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun anggaran 2026.
Dugaan tersebut berkaitan dengan pagu anggaran sekitar Rp250 juta untuk tingkat SD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), serta anggaran sekitar Rp97 juta untuk tingkat SMP. Kedua anggaran tersebut diduga mengalami mark-up yang melibatkan pihak rekanan.
Upaya konfirmasi kepada Kabid SD dan Kabid SMP Disdik Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan berdasarkan hasil peninjauan langsung tim media di lapangan pada 26 Agustus 2026 lalu.
Ketika tim media melayangkan konfirmasi melalui WhatsApp ke nomor 0812xxxxx974, dengan mempertanyakan bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta dasar penetapan spesifikasi teknis pengadaan tersebut, Kabid SD Disdikbud Padang Lawas Utara belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan. Publik berharap agar pelaksanaan program bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan keuangan negara.
Pengadaan barang melalui anggaran pemerintah wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan keuangan negara.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk informasi mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah.
Masyarakat dan pegiat kontrol sosial mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Utara serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan dan audit fisik secara transparan terhadap pengadaan bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa MBR tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, spesifikasi teknis, barang yang direalisasikan, serta ketentuan pengadaan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, dugaan mark-up tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dan pihak rekanan diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara objektif dan berimbang.
Comment